Tingkatkan Kinerja, MAN 2 Kota Cirebon Ikuti Sosialisasi Tata Naskah Dinas
Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, Selasa (29/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi sekaligus menyeragamkan tata kelola naskah dinas di lingkungan Kementerian Agama.
Kegiatan dibuka oleh Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Cirebon, H. Asep Fauzi Firmansyah. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan tata naskah dinas secara konsisten dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Menurutnya, tertib administrasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas kinerja.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Tata Usaha MAN 2 Kota Cirebon, Engkos Kosasih, bersama Pelaksana Tata Usaha, Tomi Syarif Syah. Keduanya mengikuti kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai ketentuan tata naskah dinas yang akan diterapkan dalam pelaksanaan administrasi di madrasah.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Eha Nurhayati, Arsiparis Kementerian Agama Kota Cirebon. Ia memaparkan berbagai ketentuan dalam PMA Nomor 12 Tahun 2026, termasuk tata penulisan dan format naskah dinas, penomoran, kewenangan penandatanganan, tata persuratan, serta pengelolaan dan penyimpanan arsip.
Engkos Kosasih menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang penting bagi pelaksana administrasi di madrasah. “Dengan adanya sosialisasi ini, kami menjadi lebih memahami bagaimana tata naskah dinas harus diterapkan secara seragam. Harapannya, setelah kembali ke madrasah, ketentuan ini dapat kami terapkan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga administrasi lebih tertib dan pekerjaan menjadi lebih efektif,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa penyeragaman tata naskah dinas bukan hanya berkaitan dengan format dokumen, tetapi juga menyangkut ketepatan proses administrasi. Dengan pemahaman yang sama, kesalahan dalam penyusunan maupun pengelolaan dokumen dapat diminimalkan dan pelayanan administrasi dapat berjalan lebih baik.
